Ruqoyyatus Sholihah

Nama : Ruqoyyatus Sholihah

NIM : B03218037

Kelas B5 Semester 2

ANALISI HUKUM PIDANA KASUS PERKOSAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

BAB   I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dimana

memiliki peran strategis yaitu menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat perlindungan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik , mental maupun sosial dan spiritual. Perlindungan tersebut dibutuhkan oleh anak sebab anak merupakan makhluk sosial yang prematur, dimana memiliki berbagai macam kelemahan, dimulai dari cara berpikir rasional yang belum mumpuni sehingga anak masih sulit membedakan perbuatan yang benar dan salah serta akibat yang ditumbulkan dari perbuatannya tersebut, dan juga masih belum dibekali kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah

serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Kewajiban orangtua dapat kita lihat pada pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan,dimana menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak

selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan fokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat

Berdasarkan survei KPAI diatas, lingkungan keluarga menduduki ranking pertama

sebagai zona paling sering terjadinya kekerasan terhadap anak. Fakta ini sungguh diluar nalar, dimana keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, justru didalam keluarga tindak kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi. Kekerasan terhadap anak didalam keluarga dapat terjadi secara fisik (Phisycal abuse), emosional (Emotional abuse), dan kekerasan secara seksual (Sexsual abuse).

Ada pepatah lama yang mengatakan,”harimau tidak mungkin memakan anaknya

sendiri, begitu juga manusia, dia tidak mungkin memakan anaknya sendiri.‟‟ Pepatah kuno ini, hari ini terpatahkan dengan mencuatnya berbagai kasus hukum perilaku orangtua yang tega memperkosa anaknya.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya

disebabkan banyak faktor, baik itu dari dalam diri pelaku yang menekankan pada unsur psikologis dan juga dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan sekitarnya. Secara subjektif bisa saja seorang anak yang diperkosa tidak melakukan kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orangtua melakukan perkosaan, tetapi anak hanya menjadi korban dari perilaku orantua yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu, atau libidonya atau mungkin bisa saja seorang anaklah yang menyebabkan orangtua melakukan perkosaan, dengan berpakaian yang minim dirumah sehingga memancing hawa nafsu orangtuanya. Namun apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi pelaku adalah pemerkosa, yaitu kesalahan tetap pada pelaku walaupun yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut adalah anaknya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka perumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.      Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

2.      Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

3.      perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

4.      Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang

dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

2.1 METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal–pasal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan dalam. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang beertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam pratiknya (studi putusan). Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada :4

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.

b) Penelitian terhadap sistematika hukum.

c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

d) Penelitian terhadap sejarah hukum.

e) Penelitian terhadap perbandingan hukum.

2.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif.

2.3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan pustaka yang disusun secara ilmiah (metodologi) guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

2.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpul dan pengambilan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku buku,makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif kriminologi.

2.5. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan:

a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder,tersier yang relevan dengan permasalah yang akan dibahas.

b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan.

c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari

permasalahan.

d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan

kedalam bentuk pernyataan dan tulisan.

BAB  II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

1.      Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana) Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada juga pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Adapun bunyi Pasal 285 adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan

adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan

dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal

285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut

harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang

memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki beberapa

Unsur yaitu:

1. Barangsiapa

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

3. Memaksa

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

5. Diluar perkawinan

Secara normatif persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 287 KUHP.

Persetubuhan yang dimaksud disini berbeda dengan pasal 285, dimana pasal ini tidak

menyebutkan persetubuhan terhadap anak tersebut dilakukan dengan melakukan kekerasan

ataupun ancaman kekerasan, KUHP memiliki pandangan bahwa persetubuhan orang dewasa dengan anak merupakan tindakan yang jahat dan akan menimbulkan dampak yang merusak bagi anak, baik secara fisik dan psikologis anak. Sehingga KUHP menganggap apapun alasannya pelaku persetubuhan terhadap anak harus dihukum. Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294. Akan tetapi apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.

2.      BerdasarkanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan

atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita selesaikan, karena dalam kenyataannya setiap terjadi suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai

kejahatan yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan

mengalami penderitaan, baik penderitaan secara fisik maupun mental, dan dalam proses

penyembuhannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan treatmenttreatment khusus.

Undang-undang yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak adalah UU

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak ).

Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tindak pidana persetubuhan terhadap anak

secara normatif tercantum pada Pasal 81 , yang bunyinya sebagai berikut :

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang. Dalam undang-undang ini yang dimaksud „setiap orang‟ adalah subyek hukum.

b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam melakukan persetubuhan, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman demi memuluskan perbuatannya, bentuk konkret kekerasan itu misalnya dengan memukul, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya, sedangkan ancaman kekerasan itu merupakan ancaman kekerasan fisik yang didapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang berupa kekerasan yang ditujukan pada korban guna memudahkan melakukan suatu perbuatan.

c) Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pengertian memaksa disini merupakan suatu perbuatan untuk menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak terdakwa dalam melakukan persetubhan, sedangkan yang dimaksud “anak” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Jika diperhatikan secara seksama, maka Pasal yang paling tepat dikenakan bagi

pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak didalam Undang-Undang ini adalah terdapat

pada Pasal 46 , karena secara jelas dijabarkan didalam pasal tersebut bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam lingkup rumah

tangga. Mengingat kembali pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini telah

mengatur tentang siapa saja yang termasuk ruang lingkup keluarga. Pada ayat (1) tepatnya

butir a dikatakan bahwa suami, ibu dan anak termasuk kedalam lingkup keluarga.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak.

1.      Faktor Internal (Intern Factor)

Faktor Intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khususnya dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan persetubuhan Faktor-faktor yang berasal dari diri orangtua (internal) penyebab terjadinya perkosaan

terhadap anak adalah :

1) Faktor Rendahnya Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral

sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung melakukan kejahatan.

Pada dasarnya, moral bukanlah sesuatu yang bersifat statis, karena dapat mengalami

perubahan, meskipun perubahan tersebut tidak dapat dicapai seketika karena membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Jika dihubungkan dengan pernyataan tentang moral diatas maka memberi kesan, bahwa timbulnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dapat terjadi karena buruknya moral yang dimiliki oleh orangtua. Orangtua yang mengalami krisis moral akan mengalami kesulitan membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan.

2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak

pidana kesusilaan terutama persetubuhan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada yang putus sekolah.

Dengan tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan

melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak

anak yang menjadi korban.

3) Faktor Kejiwaan/Mental

Kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan Berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis kejiwaan. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (anxiety) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara tipo logis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain: adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.12

4) Faktor Kebiasaan Buruk

Minum-minuman keras mempunyai akibat yang buruk terhadap manusia apabila di

konsumsi berlebihan. Karena alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut dapat

menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Orang mabuk biasanya akan mulai kehilangan

kontrol diri, dalam keadaan yang demikian maka seseorang memungkinkan melakukan

perbuatan-perbuatan jahat, disebabkan berkurangnya kemampuan berpikir secara sehat

dan rasional karena dibawah pengaruh alkohol. Bila kebiasaan buruk ini dimiliki oleh

orangtua maka tidak menutup kemungkinan orangtua tersebut dapat melakukan

perkosaan terhadap anaknya, karena sebelum melakukan perkosaan orangtua tersebut

dibawah pengaruh minum-minuman keras sehingga tidak dapat berpikir dengan akal

sehat.

Demikian juga halnya menonton film porno, karena merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak dan mempengaruhi cara berpikir seseorang, karena film porno memuat rekaman / adegan-adegan persetubuhan yang secara gamblang ditampilkan sehingga dapat memicu libido seseorang meningkat.

2.      Faktor Eksteren (Ekstern Factor)

Faktor Eksteren adalah Faktor yang tercipta atau berasal dari luar diri seseorang, dimana faktor-faktor ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi orang untuk melakukan tindak kejahatan.

1.      Faktor Ekonomi/Keuangan

Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan menekan serta dapat membuat seseorang stress dan depresi, contohnya kebutuhan biologis, kesulitan ekonomi sedikit banyaknya akan menyulitkan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan kegiatan positif. Sehingga membuka kemungkinan orang tersebut menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan tindakan yang negatif, atau bahkan dapat melakukan tindak pidana Perkosaan.

2.      Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Orang yang berada di dalam lingkungan yang buruk dapat berisiko terjerumus oleh orang-orang jahat yang hidup didalamnya, karena pada dasarnya manusia cenderung meniru apa yang ada dilingkungannya. Sama halnya dengan orangtua, apabila orangtua hidup didalam lingkungan yg buruk dan bergaul dengan orang-orang jahat yang menetap di dalam lingkungan tersebut, maka orangtua akan terstimulus untuk melakukan kejahatan pula, karena dipengaruhi oleh pola kehidupan yang buruk oleh orang-orang jahat yang tinggal dilingkungannya.

3.      Faktor Model Struktur Keluarga (Family Structure Model)

Yaitu berkaitan dengan dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan. Orangtua yang dulu ketika masih kecil sering mengalami kekerasan dan perlakuan buruk oleh orangtuanya akan cenderung melakukan pola yang sama terhadap anak-anaknya.

4) Faktor Situasi dan Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Biasanya kesempatan terbentuk dari perpaduan situasi yang mendukung dan kelengahan si korban sendiri. Faktor situasi biasanya terjadi di karenakan ada kesempatan yang membuat pelaku berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

Faktor kesempatan memiliki posisi yang cukup sentral dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan melakukan pertimbangan terhadap situasi sekitar sebelum menjalahkan aksi kejahatannya, apakah

perbuatannya dapat dijalankan dengan lancar ataukah akan mendapatkan hambatan. pada dasarnya niat untuk melakukan kejahatan saja tidaklah cukup, para penjahat biasanya lebih dahulu mempertimbangkan kesempatan dan peluang, apabila kesempatan melakukan kejahatan tidak mereka peroleh maka tindak kejahatan yang ingin mereka lakukan tersebut biasanya akan mereka urungkan/ batalkan.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan

penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar huku pidana). Integrasi dua pendekatan ini diisyaratkan dan diusulkan dalam United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hal in dilatarbelakangai bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga penting dilakukan.15

1.      Kebijakan Hukum Penal

Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana) maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Langkah-langkah operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan hukum

pidana (sarana penal) yang baik,dilakukan melalui:

1.      . Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijkan mengenai:

a.         Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan

kriminalisasi)

b.      Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

(kebijakan penalisasi / kebijakan pemidanaan).

2.      Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi).

3.      Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan

eksekusi). Penerapannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai

Pemasyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan. Kebijakan ini juga dilaksanakan oleh Penuntut

Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakasaan.

Secara garis besar macam-macam sanksi dalam kebijakan penal tertera pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok .

a.       Pidana mati.

b.      Pidana penjara.

c.       Pidana kurungan.

d.      Pidana denda.

e.       Pidana tutupan.

2. Pidana tambaha.

a.       Pencabutan hak-hak tertentu;

b.      Perampasan barang-barang tertentu;

c.       Pengumuman putusan hakim

2. Kebijakan Hukum Nonpenal

Kebijakan hukum Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (community crime

prevention) . Program-program yang dapat dilakukan oleh community crime prevention

antara lain (1) pembinaan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

(2) pembinaan tenaga kerja; (3) pendidikan; (4) rekreasi (5) pembinaan mental melalui

agama; dan (6) desain tata ruang fisik kota.

Disamping upaya-upaya yang ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat

kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu

sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/ media massa,

pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “techno-prevention”) dan

pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini,

Prof Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang melakukan

secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat

(pelanggar hukum) potensial.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua

terhadap anak :

.           Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perkosaa terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua di klasifikasikan dalam beberapa pasal yaitu :

1.      Pasal 285 (perkosaan)

2.      Pasal 287 (persetubuhan terhadap anak dibawah umur)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua pada Pasal 81 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh

orangtua dalam Pasal 48.

2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam perspektif kriminologi :

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orangtua Terhadap

Anak:

1.      Faktor Interen (Intern Factor) yaitu terdiri dari :

a)      Faktor Rendahnya Moral

b)      Faktor Rendahnya Pendidikan

c)      Faktor Kejiwaan/Mental

d)      Faktor Kebiasan Buruk

1.      Faktor Eksteren (Ekstern Factor) yaitu terdiri dari :

a)      Faktor Ekonomi/Keuangan

b)      Faktor Lingkungan/Pergaulan

c)      Faktor Model Struktur Keluarga

d)      Faktor Situasi dan Kesempatan

B. Dalam Perspektif Krimonologi :

1.      Aliran etiologi kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan

a)      Aliran Antropologi

b)      Aliran Lingkungan

c)      Aliran Biososiologi

d)      Aliran Spiritualisme

B. Saran

1.      Sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya lain yang mungkin lebih efektif, jangan hanya terpaku pada upaya penal semata namun juga pemerintah harus memaksimal upaya-upaya non penal atau upaya preventif untuk menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi internet terutama tentang hal yang memuat konten-konten pornografi. Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan serta himbauan terhadap para orangtua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan atau perlawanan apabila ada orang yang bermental jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Dan apabila memungkinkan dapat  dilakukan pembaharuan kurikulum pendidikan dasar untuk setidaknya memuat pengajaran perihal alat reproduksi dan mengajarkan tips-tips pencegahan atau bahkan self -defence terhadap anak untuk dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang mengincar mereka untuk dijadikan korban.

2.      Peran dan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan untuk menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, masyarakat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa perduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena dewasa ini pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas justru datang dari orang-orang terdekat anak, bahkan dengan adanya putusan Nomor 333/Pid.B/2014/PN.Mdn membuktikan bahwa orangtua dari anak itu sendiri dapat menjadi pelaku kekerasan. Hal inilah yang mendasari pikiran penulis, bahwa perlindungan dari dalam keluarga saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan perlindungan dari luar, yaitu masyarakat. Apabila cara ini dapat dilakukan dengan baik, penulis yakin dan percaya jumlah kekerasan terhadap anak dapat ditekan dengan jumlah yang signifikan.